Politeknik Negeri Padang telah melaksanakan pencanangan pembangunan ZonaIntegritas mulai pada tahun 2018, dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang merupakan perwakilan setiap unit di lingkungan Politeknik Negeri Padang sehingga kegiatan Reformasi Birokrasi dapat  dijalankan oleh setiap unit dan membentuk Agen Perubahan di setiap unit.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  2. Peraturan PresidenNomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  6. Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran reformasi Birokrasi :

  1. birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerjatinggi;
  2. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
  3. birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM :

  1. Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia
  2. Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas
  3. Membangun percontohan (Role Model) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah BirokrasI Bersih dan Melayani

ZonaIntegritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan yang pimpinan satuan kerja dan seluruh pegawainya mempunyai komitmen untuk mewujudkan ZI-WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendapatkan predikat ZI-WBK yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik